Ternyata negara kita telah berhasil membangun website termahal di dunia. Kenapa mahal? Ya karena website ini tidak ada manfaatnya sama sekali tetapi membutuhkan dana miliaran untuk membuat, memelihara dan mengembangkannya. Website ini benar - benar website
Selain desainnya yang naujubile "JADUL" nya. Fitur - fiturnya juga tergolong sangat sederhana.
seharusnya dengan budget yg mereka keluarkan :
- biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun
- biaya pemeliharaan situs senilai Rp 1,3 miliar.
- program untuk pengembangan sistem informasi dengan budget Rp 9,3 miliar
pada 2010 dan Rp 12 miliar pada 2009
seharusnya website ini sudah bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk :
- Berkomunikasi dengan wakil rakyat langsung seperti di facebook
- Melihat informasi kegiatan anggota dewan
- Melihat secara real time progress pekerjaan dewan
- Melihat secara real time rencana anggaran belanja negara dll
- dst... dan seterusnya
Tapi ternyata dengan anggaran seabrek - abrek itupun anggota dewan bahkan tetap menggunakan email @yahoo.com untuk ber email ria ????
AMPUN!!!!!
tanpa basa - basi mari kita lihat bersama - sama inilah website termahal tersebut :
tolong buat pak KPK ini di audit aja websitenya!
muahal amat! kalau cuma website begituan sih sini biar saya aja yang buat gratis gak usah bayar! servernya pake hosting murah aja cuma Rp. 20 ribuan aja per bulan! setahun cuma habis 200 ribuan doang! wong gak ada yang baca juga karena toh isinya berita doang. mendingan kalau berita doang baca di detik atau kompas pak! gile aja ampe 8 Milliar!!! mending tuh duit buat bangun sekolah - sekolah unggulan


Bagaimana website DPR yang seharusnya?
Kalau mau buat yang bagus tuh tiru punya USA : http://www.house.gov/representatives/ di website itu tuh siapa aja penghuninya ketahuan. Bisa baca program kerja dan pekerjaan masing - masing anggotanya kemudian bisa dihubungi langsung seperti ini http://bonner.house.gov/
nooh baru namanya website dewan perwakilan rakyat!
website miliaran email aja masih @yahoo.com!
anggota dewan perwakilan rakyat????
menurut saya BUBARIN AJA! gak ada gunanya tuh!
SUMBER:
http://nasional.kompas.com/read/2011...k.Dimanfaatkan
entah mungkin karena kaskuser pada tumpah ruah mengunjungi dpr.go.id atau karena emang server dpr.go.id nya yang kacangan. jam 14:00 WIB website ini tak bisa lagi dikunjungi. Kalau ini terjadi karena OVERLOAD BANDWIDTH.. maka sungguh disayangkan sebuah website PERWAKILAN RAKYAT yang katanya mewakili ratusan juta jiwa rakyat indonesia itu harus K.O saat dikunjungi ribuan orang saja!!!!

ternyata proyek website ini memang sudah menjadi polemik sejak tahun 2008. Berikut ini informasinya dari okezone http://news.okezone.com/read/2008/06...ilai-berbohong
dan website ini dikerjakan oleh CV Insani Sarana Mandiri yang pada awalnya menelan biaya RP. 600 juta
sumber : http://forum.himsisfo.net/index.php?topic=1180.0;wap2
dan setelah dicari di mbah google si CV Insani Sarana Mandiri ini malah sepertinya tidak punya website juga? wow... aneh banget ya? sebuah proyek website miliayaran dimenangkan oleh perusahaan yang bahkan tidak punya website
.
KPK........ PERIKSA NIH tersangkanya seperti dikutip dari okezone.com :
dan inilah foto anggota dewan kita saat berkunjung ke luar negeri

Lebih mirip TUKANG FOTO KELILING ketimbang NEGARAWAN
Jawaban dari TIM IT DPR.GO.ID
"PALING TAK BERGUNA BAGI NUSA DAN BANGSA!"
Selain desainnya yang naujubile "JADUL" nya. Fitur - fiturnya juga tergolong sangat sederhana.
seharusnya dengan budget yg mereka keluarkan :
- biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun
- biaya pemeliharaan situs senilai Rp 1,3 miliar.
- program untuk pengembangan sistem informasi dengan budget Rp 9,3 miliar
pada 2010 dan Rp 12 miliar pada 2009
seharusnya website ini sudah bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk :
- Berkomunikasi dengan wakil rakyat langsung seperti di facebook
- Melihat informasi kegiatan anggota dewan
- Melihat secara real time progress pekerjaan dewan
- Melihat secara real time rencana anggaran belanja negara dll
- dst... dan seterusnya
Tapi ternyata dengan anggaran seabrek - abrek itupun anggota dewan bahkan tetap menggunakan email @yahoo.com untuk ber email ria ????
AMPUN!!!!!
tanpa basa - basi mari kita lihat bersama - sama inilah website termahal tersebut :
tolong buat pak KPK ini di audit aja websitenya!
muahal amat! kalau cuma website begituan sih sini biar saya aja yang buat gratis gak usah bayar! servernya pake hosting murah aja cuma Rp. 20 ribuan aja per bulan! setahun cuma habis 200 ribuan doang! wong gak ada yang baca juga karena toh isinya berita doang. mendingan kalau berita doang baca di detik atau kompas pak! gile aja ampe 8 Milliar!!! mending tuh duit buat bangun sekolah - sekolah unggulan



Bagaimana website DPR yang seharusnya?
Kalau mau buat yang bagus tuh tiru punya USA : http://www.house.gov/representatives/ di website itu tuh siapa aja penghuninya ketahuan. Bisa baca program kerja dan pekerjaan masing - masing anggotanya kemudian bisa dihubungi langsung seperti ini http://bonner.house.gov/
nooh baru namanya website dewan perwakilan rakyat!
website miliaran email aja masih @yahoo.com!
anggota dewan perwakilan rakyat????
menurut saya BUBARIN AJA! gak ada gunanya tuh!
SUMBER:
http://nasional.kompas.com/read/2011...k.Dimanfaatkan
UPDATE TERAKHIR
entah mungkin karena kaskuser pada tumpah ruah mengunjungi dpr.go.id atau karena emang server dpr.go.id nya yang kacangan. jam 14:00 WIB website ini tak bisa lagi dikunjungi. Kalau ini terjadi karena OVERLOAD BANDWIDTH.. maka sungguh disayangkan sebuah website PERWAKILAN RAKYAT yang katanya mewakili ratusan juta jiwa rakyat indonesia itu harus K.O saat dikunjungi ribuan orang saja!!!!


ternyata proyek website ini memang sudah menjadi polemik sejak tahun 2008. Berikut ini informasinya dari okezone http://news.okezone.com/read/2008/06...ilai-berbohong
dan website ini dikerjakan oleh CV Insani Sarana Mandiri yang pada awalnya menelan biaya RP. 600 juta

sumber : http://forum.himsisfo.net/index.php?topic=1180.0;wap2dan setelah dicari di mbah google si CV Insani Sarana Mandiri ini malah sepertinya tidak punya website juga? wow... aneh banget ya? sebuah proyek website miliayaran dimenangkan oleh perusahaan yang bahkan tidak punya website
. KPK........ PERIKSA NIH tersangkanya seperti dikutip dari okezone.com :
Quote:
| Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Nizar Dahlan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Shaleh diduga melakukan kebohongan publik terkait tender proyek website DPR senilai Rp600 juta |
Spoiler for komentar - komentar menarik:
dan inilah foto anggota dewan kita saat berkunjung ke luar negeri
Lebih mirip TUKANG FOTO KELILING ketimbang NEGARAWAN

Jawaban dari TIM IT DPR.GO.ID
Saya dari mewakili beberapa temen-temen developer website dpr.go.id.
Sekedar informasi gan, website dpr.go.id yang sekarang ini harganya... GRATIS! Karena dikembangkan sendiri in-house, tanpa lelang ke pihak ketiga gan. Buat agan yg di pemerintahan pada ngerti kok klo urusan belanja buat institusi pasti di lelang... tapi sekali lagi website dpr.go.id ini dikembangkan sendiri oleh temen-temen IT di DPR. TV streaming online nya juga gratis... ngga ada pengadaan macem2, cukup beli software streaming servernya aja (ya iyalah masa pake bajakan?). Untuk acuan pembuatan website dpr.go.id kita memang sudah mengacu ke beberapa website parlemen luar negeri kayak US, Jerman, Australi, Singapur. Tapi kita blom pernah kesana loh gan.
cuma liat2 dari om google doang. Ya untuk sementara memang kita2 ini engineer technokrat yg 'agak' kurang jiwa seninya...hehe. Design baru sih lagi dibuat nih gan, mudah2an cepet jadi.
Kenapa bisa keluar harga 9 Miliar? Karena itu harga total 'belanja' seluruh penunjang IT di DPR. Mulai dari bandwidth, pengadaan aplikasi dan sistem informasi termasuk website, juga untuk pembelian alat-alat hardware (PC komputer, server2, UTP, kabel2), perawatan AC kering untuk ruang server, perawatan UPS segede lemari 4 pintu, dan lain-lain nya... banyak banget gan.
Sedangkan untuk tahun ini anggarannya sudah dilakukan efisiensi sampe 50%. Karena harga bandwidth telah jauh turun, sistem pengadaan bandwidth pun dengan sistem lelang. Jadi tiap tahun kemungkinan provider bandwidth kita ganti2! karena kita ambil pemenangnya dari harga termurah yang ditawarkan, tujuannya untuk penghematan belanja. Kenapa kita ngga pake provider bandwidth yang tetap??, karena kita mengikuti peraturan pemerintah dan Kepres bahwa pengadaan diatas jumlah tertentu itu harus lelang terbuka (penunjukan langsung rawan korupsi gan). Agan bayangin aja tiap ganti tahun yg harusnya buat liburan, kita harus ganti IP publik dari semua server dan sistem aplikasi, mulai dari firewall, website, tv streaming, sistem monitoring dll..
Oleh karena website dikembangkan sendiri, jadi ngga ada lagi tuh yang namanya biaya2 buat website dpr.go.id. Begitu pula untuk sistem informasi penunjang kegiatan unit-unit kerja juga kita kembangkan sendiri. Kecuali software yang sudah jadi standar pemerintah seperti software RKAKL, Pajak, LPSE, dll.
Untuk email DPR kita sudah buat dari dulu kok gan. Kita pake Zimbra, dan dari dulu kita udah tau email ini sarana komunikasi paling penting, maka kita putuskan pakai software proprietary yg setelah melalui berbagai pertimbangan dan debat yang cukup panjaaang karena harga software yg terbilang ngga murah.
Kita pakai servernya juga yang sudah agak jadul supaya ngga perlu lagi diadakan pengadaan macem2. Untuk pengadaan softwarenya pun kita lelang dengan penawaran harga terendah buat menghemat uang negara gan.
Trus kenapa anggota dewan 'kurang' tau alamat email nya? Karena memang tiap-tiap anggota mempunya asisten pribadi (Aspri) dan tenaga ahli (TA). Jadi biasanya anggota dewan hanya cukup menanyakan isi mailbox emailnya ke Aspri dan TA nya aja. Sedangkan anggota dewan hanya pengambil keputusan dari email tersebut (direply, forward, hapus, atau diteruskan ke instansi lain). Ya agan bisa bayangin lah Presiden atau Menteri juga ngga bakalan buka2 email sendiri, kalo mereka baca email udah abis aja waktunya seharian...
Untuk audit pun sudah dilakukan, agan ngga perlu takut uang agan2 semua dikorupsi oleh bagian IT Setjen DPR. Karena sudah dilakukan audit oleh BPK, dan semua
bisa dipertanggung jawabkan, karena segala kegiatan pengadaan IT DPR sudah sesuai Kepres dan PP. Kalo ngga percaya tanya aja ama BPK.
Kenapa ane pakai klonengan? Sebenernya team IT DPR juga anak kaskus semua kok, semua punya login kaskus, beberapa malahan udah Super ISO, umurnya juga rata-rata berkisar dari 25-35 tahun. Ya kita buat satu login ini mewakili seluruh temen2 IT Sekretariat Jenderal DPR RI sekitar 18 orang (doang!).
Ya kalo bisa sih ane pengennya saling bantu gan, kali aja agan ada saran untuk perbaikan website ini.. kan demi negara ceritanya nih gan.
Sekarang sih kita lagi coba implementasi XML untuk standarisasi Dokumen gan. Kita juga sudah mengacu ke xml bungeni nya akoma ntoso ama xml.house.gov.
Mohon dukungannya ya gan untuk indonesia lebih baik!
di Setjen DPR website nya gratis gan! cukup gaji pokok PNS standar Kemenpan.
Polling itu emang dibuat untuk itu gan.
Sekedar informasi gan, website dpr.go.id yang sekarang ini harganya... GRATIS! Karena dikembangkan sendiri in-house, tanpa lelang ke pihak ketiga gan. Buat agan yg di pemerintahan pada ngerti kok klo urusan belanja buat institusi pasti di lelang... tapi sekali lagi website dpr.go.id ini dikembangkan sendiri oleh temen-temen IT di DPR. TV streaming online nya juga gratis... ngga ada pengadaan macem2, cukup beli software streaming servernya aja (ya iyalah masa pake bajakan?). Untuk acuan pembuatan website dpr.go.id kita memang sudah mengacu ke beberapa website parlemen luar negeri kayak US, Jerman, Australi, Singapur. Tapi kita blom pernah kesana loh gan.
cuma liat2 dari om google doang. Ya untuk sementara memang kita2 ini engineer technokrat yg 'agak' kurang jiwa seninya...hehe. Design baru sih lagi dibuat nih gan, mudah2an cepet jadi.Kenapa bisa keluar harga 9 Miliar? Karena itu harga total 'belanja' seluruh penunjang IT di DPR. Mulai dari bandwidth, pengadaan aplikasi dan sistem informasi termasuk website, juga untuk pembelian alat-alat hardware (PC komputer, server2, UTP, kabel2), perawatan AC kering untuk ruang server, perawatan UPS segede lemari 4 pintu, dan lain-lain nya... banyak banget gan.
Sedangkan untuk tahun ini anggarannya sudah dilakukan efisiensi sampe 50%. Karena harga bandwidth telah jauh turun, sistem pengadaan bandwidth pun dengan sistem lelang. Jadi tiap tahun kemungkinan provider bandwidth kita ganti2! karena kita ambil pemenangnya dari harga termurah yang ditawarkan, tujuannya untuk penghematan belanja. Kenapa kita ngga pake provider bandwidth yang tetap??, karena kita mengikuti peraturan pemerintah dan Kepres bahwa pengadaan diatas jumlah tertentu itu harus lelang terbuka (penunjukan langsung rawan korupsi gan). Agan bayangin aja tiap ganti tahun yg harusnya buat liburan, kita harus ganti IP publik dari semua server dan sistem aplikasi, mulai dari firewall, website, tv streaming, sistem monitoring dll..

Oleh karena website dikembangkan sendiri, jadi ngga ada lagi tuh yang namanya biaya2 buat website dpr.go.id. Begitu pula untuk sistem informasi penunjang kegiatan unit-unit kerja juga kita kembangkan sendiri. Kecuali software yang sudah jadi standar pemerintah seperti software RKAKL, Pajak, LPSE, dll.
Untuk email DPR kita sudah buat dari dulu kok gan. Kita pake Zimbra, dan dari dulu kita udah tau email ini sarana komunikasi paling penting, maka kita putuskan pakai software proprietary yg setelah melalui berbagai pertimbangan dan debat yang cukup panjaaang karena harga software yg terbilang ngga murah.
Kita pakai servernya juga yang sudah agak jadul supaya ngga perlu lagi diadakan pengadaan macem2. Untuk pengadaan softwarenya pun kita lelang dengan penawaran harga terendah buat menghemat uang negara gan.
Trus kenapa anggota dewan 'kurang' tau alamat email nya? Karena memang tiap-tiap anggota mempunya asisten pribadi (Aspri) dan tenaga ahli (TA). Jadi biasanya anggota dewan hanya cukup menanyakan isi mailbox emailnya ke Aspri dan TA nya aja. Sedangkan anggota dewan hanya pengambil keputusan dari email tersebut (direply, forward, hapus, atau diteruskan ke instansi lain). Ya agan bisa bayangin lah Presiden atau Menteri juga ngga bakalan buka2 email sendiri, kalo mereka baca email udah abis aja waktunya seharian...
Untuk audit pun sudah dilakukan, agan ngga perlu takut uang agan2 semua dikorupsi oleh bagian IT Setjen DPR. Karena sudah dilakukan audit oleh BPK, dan semua
bisa dipertanggung jawabkan, karena segala kegiatan pengadaan IT DPR sudah sesuai Kepres dan PP. Kalo ngga percaya tanya aja ama BPK.
Kenapa ane pakai klonengan? Sebenernya team IT DPR juga anak kaskus semua kok, semua punya login kaskus, beberapa malahan udah Super ISO, umurnya juga rata-rata berkisar dari 25-35 tahun. Ya kita buat satu login ini mewakili seluruh temen2 IT Sekretariat Jenderal DPR RI sekitar 18 orang (doang!).
Ya kalo bisa sih ane pengennya saling bantu gan, kali aja agan ada saran untuk perbaikan website ini.. kan demi negara ceritanya nih gan.
Sekarang sih kita lagi coba implementasi XML untuk standarisasi Dokumen gan. Kita juga sudah mengacu ke xml bungeni nya akoma ntoso ama xml.house.gov.
Mohon dukungannya ya gan untuk indonesia lebih baik!
Quote:
| Originally Posted by pedagangjujurx Jadi totalnya biaya mengelola website dpr itu seharusnya cuma 1.3 milliar doang. pertahun ! |
Quote:
| Originally Posted by cl0dix coba sekarang buka webnya gan. trus cek polling (jajak pendapat) yang berada di samping kiri setelah kolom publikasi. disitu ane ga ngerti ada tulisan "25-08-2009" ini dari tahun jebot ga di update2 yak? woiiiiiiiiiiii ini uda tahun 2011. pada kerja atau cuma menghambur2an duit rakyat!!! |
