Akibat keisengan pengelola atau administrator situs DPR, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang menangani pengelolaan tersebut didesak untuk diaudit.
Sebelumnya, sebuah pesan dari pengelola situs www.dpr.go.id ditampilkan dalam source code situs tersebut. Pada Sabtu (14/5/2011), tertulis pesan, "Thanks to seluruh rakyat Indonesia. Yang bukan rakyat Indonesia ngga thanks..." pada bagian akhir kode tersebut.
Pesan tersebut mendapat sorotan setelah ditampilkan dalam sebuah situs komunitas online terbesar di Indonesia. Kontan saja tanggapan dan kritikan bermunculan. Entah karena kritikan dan tanggapan itu atau karena memang ada tujuan lain, yang pasti saat ini kode tersebut berubah menjadi, "thanKs buAt Seluruh raKyat nUSantara - ttd, webmastER dpr.go.id"
Itupun masih berupa pesan yang terkesan lucu-lucuan dan berupa easter egg (pesan tersembunyi). Jika semua huruf besar pada pesan itu disatukan, maka akan muncul jati diri pembuat situs tersebut sebagai anggota sebuah komunitas online terbesar di Indonesia.
Menurut Roy, keisengan itu membuat publik mencibir situs DPR dan sistem teknologi informasi (TI) di DPR. Padahal situs DPR mewakili institusi parlemen Indonesia di dunia maya. Itulah mengapa persoalan email yang berbasis web milik Komisi VII menjadi bahan tertawaan publik. "Ini yang memunculkan keinginan masyarakat yang untuk mengaudit," kata Anggota Komisi I DPR Roy Suryo kepada INILAH.COM, Senin (16/5/2011).
Akhir-akhir ini, situs www.dpr.go.id sempat menjadi sorotan publik. Sebab, situs itu ternyata dikelola dengan biaya yang amat tinggi.
Roy sempat menyebutkan data berdasarkan DIPA Setjen DPR 2010, biaya pemeliharaan jaringan jaringan sistem informasi situs resmi DPR pada 2010 berkisar Rp 9,75 miliar. Jumlah itu terdiri dari biaya pembayaran provider websitesenilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar. "Dari anggaran yang sangat besar ini, memang layak masyarakat mengaudit bidang IT (teknologi informasi) DPR," tegas Roy.
Menurut Roy, untuk urusan Sekretariat Jenderal DPR, tidak semua anggota DPR tidak bisa mengintervensi. "Kita (anggota DPR) sendiri tidak bisa mengaudit. Setjen ada di bawah BURT, dan Komisi II. Sebagai anggota Komisi I saya tidak bisa. Jika mengkritisi, saya selalu dibilang, udah lah jangan intervensi," tandas Roy.
